Tuntutan Buruh Dalam Aksi #Mayday2018

0
Foto : KSPI

Aksi buruh sedunia (May Day) berlangsung massif dan meriah di Ibukota dan sejumlah daerah, Selasa (1/5) kemarin. Lebih dari 150 ribu orang buruh dari banyak organisasi buruh, diperkirakan ikut dalam perayaan yang berlangsung setiap tanggal 1 Mei itu.

Sejumlah tuntutan pun disampaikan dalam agenda tersebut. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), misalnya, menuntut tiga hal prioritas. Pertama, pencabutan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing (TKA). Kedua, menolak upah murah dengan merealisasikan 84 item Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Terakhir, menuntut pemerintah menurunkan harga beras, listrik, BBM, dan membangun ketahanan pangan serta ketahanan energi.

Senada dengan hal itu, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Jawa Barat juga menjadikan Perpres TKA sebagai isu utama dalam #Mayday2018. SPSI meminta pemerintah mengkaji ulang aturan tersebut karena berpotensi memberikan ruang kepada tenaga kerja asing untuk bekerja dengan skill dan kemampuan bekerja yang kurang memadai.

Lain halnya dengan Aliansi Jurnalis Independen (AJI), organisasi jurnalis itu justru menuntut perusahaan media memberikan jaminan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kepada pekerja media. Ketua Bidang Ketenagakerjaan AJI Aloysius Budi Kurniawan mengatakan tuntutan tersebut menjadi fokus AJI dalam May Day karena ternyata masih banyak pekerja media yang belum mendapatkan jaminan sosial tersebut.

Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif Untuk Demokrasi (Sindikasi) juga menaruh prioritas isu lain pada aksi kemarin. Mereka justru menuntut pemerintah mengubah Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang belum mengatur persoalan pekerja di era digital. Menurut Ellena, Ketua Sindikasi, ketiadaan perhatian pada hak pekerja di era digital membuat praktik eksploitasi terjadi pada mereka yang bekerja dengan sistem lepas (Freelance).

Namun demikian, tak hanya soal isu pekerja, aksi May Day kemarin juga mulai kental dengan isu politik. Selain banyak bertebaran atribut #2019GantiPresiden, KSPI juga resmi memberikan dukungan politik kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden 2019 nanti. Presiden KSPI Said Iqbal beralasan hanya Prabowo yang saat ini bersedia menandatangani kontrak politik dengan kaum buruh.

TINGGALKAN KOMENTAR

Tulis Komentar
Nama

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.