UU No. 17/2012 Tentang Perkoperasian telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) secara keseluruhan pada tahun 2014, dan UU No. 25/1992 diberlakukan kembali untuk periode sementara. Berdasarkan amanat MK, Tim Penyusun dibentuk oleh pemerintah untuk menyusun RUU Koperasi yang baru.

RUU tersebut telah disampaikan oleh Presiden Indonesia ke Parlemen pada tanggal 26 November 2016. Berbagai tinjauan dan negosiasi telah dilakukan sejak tahun 2016, dan RUU tersebut saat ini sedang dalam tahap akhir diajukan oleh Kelompok Kerja ke Sesi Gabungan Pemerintah dan Komisi VI Parlemen, untuk disahkan oleh Sidang Paripurna Parlemen setelah reses berikutnya pada 26 Agustus 2019.

Diskusi terakhir dari Rancangan Undang-Undang Perkopersian ini pada awal Juli 2019 menunjukkan beberapa poin kritis berikut:

1. Draft dalam Pembukaannya, telah mengakomodasi pentingnya demokratisasi ekonomi dalam konteks tren global, akan tetapi mukadimah ini belum menggambarkan pentingnya Pernyataan Identitas Koperasi seperti yang diadopsi oleh Kongres ICA pada tahun 1995. Meskipun demikian, Draft Co-op Law menyebutkan definisi universal, nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi, termasuk penggabungan kearifan lokal seperti Nilai-nilai Kekeluargaan dan Gotong Royong.

2. Proses penyusunan UU Koperasi pada tahun 2016 tidak berkonsultasi atau melibatkan praktisi koperasi, akademisi, serta para pemimpin koperasi. Naskah Akademik tidak sesuai dengan Rancangan Undang-Undang Perkoperasian itu sendiri. RUU belum dapat menerjemahkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip dengan benar ke dalam pasal yang berhubungan dengan keanggotaan, organisasi, modal, dan bisnis koperasi.

3. Dalam RUU yang berlaku saat ini, pasal-pasal prinsip kerja “Syariah” secara jelas dijabarkan, meskipun nilai-nilai ini tidak termasuk dalam RUU Koperasi yang diajukan oleh pemerintah. Ada analisis akademis yang tidak memadai sebelum dimasukkannya nilai-nilai Syariah ini (Pasal 1 poin 1). Penggunaan kata-kata “Konvensional” vis-à-vis “Syariah” belum cukup diklarifikasi, meskipun koperasi dan konsep ekonomi Syariah pada dasarnya serupa. Keduanya adalah organisasi berbasis nilai.

4. Jumlah minimum anggota untuk membentuk koperasi telah dikurangi dari 20 orang menjadi 9 orang, tetapi tidak ada penjelasan mengapa harus 9 (Pasal 10), karena koperasi dapat dibentuk oleh minimum 3 orang.

5. Terminologi surplus dan defisit, serta untung dan rugi, secara keliru digunakan untuk menggarisbawahi substansi “pendapatan tak terbagi” dan penggunaan dana cadangan (Pasal 59).

6. Penetapan DEKOPIN sebagai “Wadah Tunggal” untuk gerakan koperasi tidak sesuai dengan prinsip demokrasi (Pasal 1), termasuk fatal karena memasukkannya sebagai Bab khusus tentang DEKOPIN (Pasal 82 hingga 89).

7. Pasal 5, sub (e) menunjukkan bahwa Koperasi diposisikan lebih rendah daripada “perusahaan” lainnya serta Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah. Faktanya. Ini bukan masalah besar atau kecil, karena koperasi juga bisa menjadi perusahaan besar untuk melayani kepentingan publik yang mirip dengan perusahaan milik pemerintah dan milik pemerintah daerah. Pasal 79 menunjukkan bahwa koperasi memiliki potensi untuk kembali semata hanya jadi obyek atau instrumen program pemerintah, menyalurkan dana pemerintah, mitra pemerintah untuk pengembangan bisnis dan lain-lain yang sebetulnya telah merusak otonomi koperasi yang merupakan hal penting bagi tumbuh dan berkembangnya koperasi di seluruh dunia.

8. Secara keseluruhan, RUU Koperasi tidak menunjukkan indikasi penguatan otonomi koperasi, tetapi lebih condong ke arah campur tangan dan intervensi pada operasi sehari-hari koperasi. Ini menempatkan koperasi sebagai kelompok yang kalah dengan bisnis sektor swasta dan publik, dan menjadikan DEKOPIN sebagai agen tunggal untuk pengembangan koperasi menyebabkan potensi semakin terbelakangnya koperasi. RUU ini telah gagal melindungi pentingnya identitas koperasi. RUU Koperasi ini bahkan gagal menjelaskan keunggulan komparatif dan kompetitif koperasi. Ini akan menghambat pencapaian demokrasi ekonomi dan menciptakan undang-undang koperasi yang tidak bersahabat dengan pertumbuhan dan perkembangan koperasi yang baik.

TINGGALKAN KOMENTAR

Tulis Komentar
Nama

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.