Sepanjang 2017, Negara Dianggap Tidak Melindungi Konsumen

0

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyebut negara tidak hadir dalam perlindungan konsumen sepanjang tahun 2017 lalu. Catatan perlindungan konsumen yang dirilis YLKI menunjukkan sejumlah kasus aktual yang menimpa konsumen dalam negeri menjadi pertanda negara masih abai dalam melindungi konsumen dan kepentingan publik. “Indikator negara tidak hadir dalam melindungi konsumen, terpotret dalam beberapa kasus,” ujar Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian YLKI dalam rilisnya.

Misalnya, yang paling populer, kasus terlantarnya puluhan ribu calon jemaah umrah dari berbagai biro perjalanan umrah. Khususnya, First Travel. Pada 2017, YLKI bahkan menerima pengaduan jemaah umrah yang ditelantarkan sebanyak 22.655 pengaduan.

Selanjutnya, pengembangan Meikarta. Proyek skala nasional ini dinilai bermasalah karena hanya mengantongi izin berskala lokal belaka. Akibatnya, ribuan konsumen pun terjebak pada ketidakpastian status hukum, imbas promosi Meikarta yang sangat bombastis.

Oleh YLKI, negara juga dianggap belum mampu memenuhi hak-hak publik. Negara justru dinilai kerap menciptakan kegaduhan baru yang kontra produktif bagi kepentingan masyarakat. Posisi negara demikian dicontohkan Tulus pada kasus Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT). “Terdapat dua pelanggaran hak-hak publik. Pertama, pemaksaan penggunaan non tunai bagi konsumen. Kedua, pengenaan fee untuk isi ulang,” kata dia.

Akan tetapi, dalam hal tren pengaduan konsumen, sektor perbankan masih menempati pengaduan terbanyak dengan 24 persen pengaduan dari total pengaduan sebanyak 301 pengaduan. Disusul sektor ketenagalistrikan sebesar 14 persen, sektor perumahan 11 persen, sektor leasing 8 persen dan telekomunikasi 6 persen.

Tak ayal, di tahun 2018, YLKI pesimistis upaya perlindungan konsumen bakal mengalami perbaikan. Jika pun ada perubahan positif, bagi YLKI, itu hanya merupakan kamuflase saja. Sebab pada tahun politik 2018, biasanya negara akan cenderung bersikap manis pada rakyatnya dengan tidak menaikkan harga/ tarif komoditas publik. “Kebijakan yang diambil akan dominan sebagai bentuk kamuflase belaka,” ungkap Tulus.

TINGGALKAN KOMENTAR

Tulis Komentar
Nama

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.