Di awal tahun 70’ an, sebagaimana terjadi di banyak tempat di belahan bumi nusantara, Rezim Orde Baru sedang giat – giatnya membangun bukan hanya di bidang ekonomi pembangunan namun lebih jauh lagi daripada itu juga mencakup sosial politik bahkan juga mengintervensi penegakan hukum. Di berbagai tempat di Indonesia pada dasarnya penguasa pada saat itu ingin menempatkan dirinya di berbagai posisi di negeri ini.

Pertama, fokus rezim orde baru pada ekonomi pembangunan, menjadikan stabilitas sebagai sebuah kata kunci. Kedua, pemetaan geososial dan politik mengharuskan negara menjaga keseragaman cara berpikir. Dominasi negara amat kentara yang semakin menjadi dan mengkristal hingga tahun 80an dengan fokus utama pada penyatuan azas – azas ormas dan partai – partai yang menyebabkan keterbelakangan dan ketergantungan. Biasanya rezim seperti ini disertai pula dengan ancaman – ancaman, teori intervensi yang menganggap kritik dan masukan dari ormas serta partai – partai adalah sumber gejolak, merupakan proses awal dari sebuah benih perlawanan dan menjadikan penguasa satu – satunya pengendali tanpa adanya kontrol sosial yang memadai merupakan awal kehancuran. Sementara teori dependensia yang menganggap negara semata – mata alat (intrumentalis) kapitalis internasional, dianggap mengabaikan dinamika yang ada ditengah – tengah masyarakat pada saat saat tertentu justru kritik dan saran merupakan pil pahit atas majunya sebuah negara.

Mengatasi tekanan – tekanan teori pembangunan konservatif ala orde baru, kelompok pro demokrasi mengajukan teori perlawanan terhadap negara. Paska rezim orde baru memutuskan bahwa pancasila menjadi satu – satunya azas yang ditelurkan oleh Soeharto berdasarkan atas alas an kesejahteraan rakyat dan stabilitas.

Teori yang diciptakan Soeharto ini, ditentang dikalangan kelompok diskusi pada saat itu. Sebenarnya kelompok – kelompok ini lebih dikenal dengan creativity minority. Yang menonjol dari pemikiran kelompok ini yang nampaknya juga penulis sepakat atasnya adalah gagasan mengenai otoritas absolute negara. Yang merupakan gagasan awal dalam penulisan ini, hendak mendasarkan diri pada kekuasaan rezim orde baru Soeharto yang terlampau absolute dan cita – cita awal didirikannya negara bangsa.

Otoritas absolute negara ada dua hal yaitu : Bahwa negara selama orde baru berkuasa dapat dilihat semata – mata sebagai alat tunggangan para elit. Bagi rezim, saat berkuasa dan untuk keperluan tertentu tangan besi menjadi sebuah keniscayaan, negara melalui aparat – aparatnya justru memainkan peran sangat signifikan dalam penundukan suatu kelompok atau organisasi tertentu. Dalam hal ini, disatu peristiwa, negara menampilkan wajah garangnya yang terlampau sangar dan seolah tidak bisa lagi dijinakan oleh siapa pun juga (absolutisme). Sebagaimana banyak terjadi pada negara – negara otoriter di Amerika latin dan di Asia.

Beberapa indikator negara paska rezim orde baru dalam sorotan teori absolutisme negara adalah pengalaman Indonesia dibawah kepemimpinan Jokowi lima tahun terakhir ini, dimana sebagai akibat lemahnya kepemimpinan tokoh – tokoh politik domestik berakibat penghancuran pada masa depan negara, maka ketika bermaksud melakukan pembangunan infrastuktur hanya untuk memenuhi kebutuhan eksistensinya, negara beserta aparat – aparatnya dalam hal ini polisi dan birokrasi justru memainkan fungsi secara refresif sebagai fasilitator dan selektor untuk mengamankan bisnis – bisnis domestik penguasa. Didalam pola relasi semacam ini pembangunan infrastruktur disemai, dalam pola ini pula kapitalis kroni mulai diberi tempat secara lebih leluasa.  

Namun demikian seiring dengan kesadaran – kesadaran baru rakyat, serta semakin berkembangnya demokrasi, tantangan – tantangan yang dihadapi sehubungan dengan problem refresivitas penguasa yang semakin meningkat, kekurangan anggaran negara untuk peningkatan sumber daya manusia, serta hubungan – hubungan diplomasi yang didasari penambahan hutang baru seperti perhelatan IMF dan WB. Sementara pada kenyataannya, pemusatan modal yang makin mengerucut ditangan rezim politik beserta koalisi pendukungnya semakin problem refresivitas itu nampak seperti kanalisasi sumber kebenaran yang berakibat biasnya transformasi informasi, anti kritik, sporadis dan paradog dalam politik hukum yang mengarah pada bentuk – bentuk diktaktor dan otoriterianisme.

Akhir dari pemusatan ini adalah munculnya gelombang penolakan baru diakar rumput berupa silent revolution, yang akan menggugurkan politik otoriterianisme penguasa dan kroni – kroninya bersamaan dengan munculnya krisis ketidakpercayaan rakyat.

Sayangnya, krisis ketidakpercayaan rakyat yang kini semakin meluas, oleh rezim politik itu ditutupi dengan membangun opini publik tanpa fakta dan data yang akurat serta menyebarluaskan isu – isu pinggiran. Salah satu hal yang bisa dijadikan petunjuk adalah, masih berkuasanya borjuasi kroni dan sulitnya menghancurkan struktur korupsi dipartai – partai rezim yang berkuasa.

Sebagai kelanjutannya, problem kanalisasi informasi menghadirkan banyak persoalan, salah satunya adalah problem disintegrasi sebagai akibatnya lemahnya kepemimpinan nasional dalam hal independensi dan integritas untuk mengambil alih situasi politik yang ada, maka kemunculan kepemimpinan baru dalam struktur kekuasaan sangat mendesak akibatnya proses revitalisasi paska pemilu tidak dapat ditawar – tawar lagi dan menjadi faktor utama untuk mempersatukan faksi – faksi yang terlanjur mengkristal dalam kehidupan sosial kemasyarakatan yakni faksi oposisi pemerintah dan rezim lama yang masih berkuasa (petahana), persaingan ini menghasilkan gesekan ditengah masyarakat dengan menguatnya ideologi – ideologi politik tertentu yang makin menguat.

Mengenai hal ini, para ahli dan pengamat memberikan pendapat dengan cara yang berbeda – beda. Dalam konteks kekinian, rezim baru paska reformasi totaliterianisme kembali disemai dimasa Jokowi, rezim melakukannya dengan cara masuk dalam barisan oposisi dan merusaknya dari dalam. Berbagai variasi cara dilakukan yang utama dengan finansial maupun dengan intimidasi, dilakukan kepada seluruh lawan politik yang punya cara pikir berbeda. Dengan sedikit aroma anti agama serta poros Jakarta – Beijing dan merubah pola lama pertahanan keamanan dari Aparat TNI ke Kepolisian.

Dari sisi lain, meski pun tidak berhasil membuka jalan baru untuk sirkulasi elit dan membuat politik lebih terbuka, Joko Widodo memasang ideologi “Berhaluan Kiri” yang relatif kuat untuk bersaing dengan Haluan Kanan yang telah terlebih dahulu mapan. Di bandingkan dengan tetangganya di Malaysia, secara politis kebijakan Jokowi lebih terlihat mendapat tempat.

Artinya, kita melihat adanya suatu usaha yang sama di bidang politik seperti halnya perubahan kepemimpinan politik di Malaysia, namun totaliterianisme yang menghasilkan vandalisme politik  kemungkinan akan masih terus berlanjut yang membuat tatanan politik yang makin tidak sehat dan demokratis.

Namun demikian, pada intinya, kita mungkin melihat suatu yang baru dalam hal penataan hak dalam struktur politik maupun negara yang agaknya sama sekali tidak dimaksudkan untuk menghasilkan paradigma dan struktur baru dalam hukum dan politik. Di negara – negara semacam Indonesia dan Malaysia ini menunjukan keterlambatannya. Bila dibandingkan dengan proses – proses yang telah dilakukan oleh Filipina, Korea, Taiwan dan Thailand. (Bersambung)    

Anthomi Kusairi, SH, MH.

Founder Roda Indonesia Institute

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Tulis Komentar
Nama

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.