Kontestasi kepemimpinan nasional selayaknya memberi implikasi kerakyatan untuk tumbuhnya keadilan di Indonesia. Pendapat ini dapat dijelaskan dengan alasan-alasan sebagai berikut : 

Pertama, tidak dapat dipungkiri bahwa kita tengah menyaksikan suatu babak baru dalam peruntuhan demokrasi di Indonesia. Peruntuhan itu tidak hanya mengarah kedalam diri oposisi sendiri dalam rupa berbagai kriminalisasi oleh aparatur negara, melainkan juga dampaknya kepada hal yang lebih luas dan menyeluruh, seperti ; misalnya dalam hal peraturan di dalam pemilu. Kasus pemilu sepanjang rezim hari ini berkuasa adalah contoh lain yang penting bagi fenomena peruntuhan demokrasi, pemilihan umum itu menjadi semacam barometer demokratis atau tidaknya dan juga untuk mengukur transformasi politik dari kekuasaan yang terkendali oleh negara menuju suatu prinsip normatif dari demokrasi. Seharusnya prestasi terpenting rezim hari ini adalah mendorong proses transparansi politik ini, tentu ini untuk membantah bahwa rezim yang berkuasa hari ini merupakan duplikat dari rezim orde baru yang hanya menganggap pemilu hanyalah sekedar rutinitas belaka. Apa yang berlangsung dalam pemilu yang akan datang secara subtansial haruslah lebih bermutu bila di banding dengan pemilu orba, yang mana kekuatan – kekuatan politik memang di kanalisasi hanya dalam tiga partai politik saja, tidak memiliki peran apalagi kemerdekan. Munculnya berbagai kritik terhadap pemerintah yang dalam pakem politik orba adalah haram. Jelas di alam demokrasi sekarang ini kebutuhan akan kebebasan berpendapat dari rakyat kepada kekuasaan mulai jadi kebutuhan yang begitu mahal harganya. Padahal kekuatan politik paska orde baru menganggap dirinya paling demokratis kemudian mengklaim diri mewakili rakyat namun nyatanya melakukan kriminalisasi sesuka hati terhadap kekuatan oposisi yang ada di dalam masyarakat, karena munculnya gerakan – gerakan politik baru yang kuat secara ideologi politik merupakan batu penghalang bagi rezim yang berkuasa yang juga ikut mewarnai hingar bingarnya demokrasi. Tentu hal lain yang juga menjadi ingatan publik adalah adanya penahanan terhadap tokoh – tokoh oposisi yang kemudian sulit membedakan mana yang ditahan karena ujaran kebencian di satu sisi atau hanya karena mereka berbeda disisi lainnya. Sehingga makin mengerasnya polarisasi politik di akar rumput yang hanya di anggap angin lalu dan sekedar instrument politik belaka oleh mereka yang berkuasa.     Untuk semakin memperkuat gambaran tersebut diatas, di alam politik multi partai seperti sekarang ini, kenyataannya kita masih melihat massa hanya dianggap sebagai buih atau kapas yang tertiup angin atau politik kelas yang non organik, lemah atau paling hadir untuk sebuah politik populis semata dan parsial. Disini juga kita melihat bahwa dalam pengalaman Indonesia kekuatan – kekuatan politik tidak lebih hanyalah sebuah replika dan masih hidup dalam paradigma lama seperti sebuah makanan basi dalam kemasan yang seolah terlihat segar. Selain itu perubahan – perubahan yang diharapkan lebih riil dan berdampak signifikan dalam kehidupan politik rakyatnya sepertinya nyaris tidak pernah terjadi. Yang terjadi tidak lebih dari riuh rendah polemik yang mengarah pada disintegrasi ketimbang penguatan masyarakat sipil yang lebih demokratis.  


Kenyataan ini diperkuat dengan fakta mulai melemahnya partisipasi politik rakyat sebagai akibat manuver dan sejumlah akrobatik politik para elit partai koalisi pemerintah maupun oposisi serta produksi janji – janji dan program kerja yang tak pernah memberi dampak terutama dibanyak daerah. Selain itu masih terus berlangsungnya konflik elit politik dengan beragamnya isu politik yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan kebutuhan – kebutuhan kongkrit masyarakat di bawah.   Selain itu, fakta juga memperlihatkan bahwa birokrasi lokal masih tidak netral dan sangat dipengaruhi oleh intervensi penguasa, dimana pejabat – pejabat daerah bisa secara terbuka mempertontonkan keberpihakannya. Seperti cara dan paradigma lama yang biasa di praktekan oleh rezim orde baru.
Dengan demikian bisa dipastikan bahwa apa yang disebut sebagai kebangkitan masyarakat sipil di Indonesia bukan terletak pada “Orang Baru” atau “Orang Lama” tetapi terletak pada menguatnya gagasan mengenai demokrasi serta “Penguatan Kebebasan Berpendapat” dimuka umum bagi setiap warganegara. 


Kedua, dalam konteks kekinian masih saja menyaksikan berlangsungnya otoriterianisme untuk menyelesaikan konflik antara koalisi penguasa dengan barisan oposisi. Di alam demokrasi sekarang ini, politik demokratis hanyalah simbol belaka saat calon presiden yang masih mengemban amanah sebagai presiden tanpa mau menanggalkan jabatannya walau sekedar untuk cuti sejenak. Karena ada pertarungan yang tidak seimbang ketika lawan politik Jokowi harus menghadapi kekuatan besar dengan memanfaatkan fasilitas negara. Selain itu turunnya aparatur negara, infrastruktur dan lembaga – lembaga demokrasi semisal KPU dan Bawaslu yang selama ini menjadi basis legitimasi bagi jujur dan bersihnya proses pemilu yang diharapkan bisa adil dan terbuka, semakin menurunkan kepercayaan rakyat terhadap proses demokrasi itu sendiri. Dengan demikian untuk konteks Indonesia, rakyat sepertinya masih perlu kerja keras semacam menjadi “Pengawas Internal” bagi proses pemilu yang jujur dan adil serta mengajak partisipasi yang luas dari politik massa ke politik yang lebih rasional dalam menentukan pilihan untuk menggantikan politik “Aliran” yang selama ini telah digunakan sebagai alat untuk memecah belah masyarakat sipil.Contoh kasus rezim yang berkuasa hari ini, ketika munculnya kekuatan oposisi yang “anti pemerintah”, dibawah kepemimpinan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Boleh dikatakan partisipasi politik dan dukungan rakyat yang tumbuh merupakan antitesa serta perlawanan akar rumput terhadap kekuatan dibawah kendali elit politik dengan paradigma lama menggunakan kemasan baru untuk dapat merubah posisi dirinya. Hal serupa juga pernah terjadi dalam kasus tragedi trisakti paska krisis ekonomi diawal tahun 1998, dimana rezim orba berusaha untuk merubah kemasan namun yang terjadi adalah munculnya perlawanan terhadap musuh bersama dengan menjadikan Soeharto dan Orde Baru sesuatu yang harus ditumbangkan sehingga munculnya era baru yaitu era reformasi.         


Ketiga, berkembangnya politik diluar arus utama, diluar proses dukung mendukung politik dipentas nasional. Di luar semua perseteruan politik serta sengitnya persaingan politik elit belakangan ini. Sesungguhnya telah pula berlangsung pelemahan terhadap bangunan demokrasi yang selama ini telah memiliki kerangka karakternya sendiri. Kelemahan yang mendasar dari semua manuver elit politik diatas, adalah kecilnya perhatian terhadap perubahan yang terjadi pada akar rumput. Bagaimana masih adanya sebagian kelompok yang menjadi aktor dari ditolaknya pemilu yang luput dari perhatian para elit politik. Masyarakat menengah kebawahlah yang justru dengan cepat merespon hal ini kedalam ruang politik mereka. Dalam proses demokrasi betapa hari ini kita bisa menyaksikan bagaimana para nelayan telah menjadi kekuatan signifikan dalam memperkuat fondasi politik demokrasi dan distribusi peran yang lebih adil melalui berbagai serikat nelayan dan aksi politik mereka.     

Emak – emak telah muncul dalam berbagai serikat emak – emak yang mandiri dan mulai memainkan peran signifikan bagi pernyataan politik pembangunan yang berhubungan langsung dengan kehidupan para emak di berbagai daerah. Munculnya banyak organisasi pengawas pemilu, parlemen, praktek korupsi, tingkah laku anggota dewan, serta peran penting mereka diberbagai daerah bukan semata – mata gejala dari tumbuh berkembangnya para aktivis mahasiswa atau NGO yang selama ini telah lama eksis. Tetapi gagasan mereka sebagai kekuatan penyeimbang itulah yang menjadikan mereka patut untuk dihargai. Perkembangan ini jauh dari sekedar euphoria politik paska Orba, akan tetapi kekuatan autentik yang tumbuh pada basis strategis rakyat yang dalam jangka panjang akan menjadi pilar utama, bagaimana proses transisi politik menuju demokrasi itu dapat berlangsung.   Kebangkitan kekuatan rakyat inilah yang tidak mungkin dihapus begitu saja atau bahkan diabaikan. Bangkitnya kekuatan itu telah menjadi kekuatan politik yang signifikan, ketika arus pragmatis politik elit menjadi ancaman bagi demokratisasi kekuatan politik rakyat tumbuh tanpa harus diprovokasi. Kebangkitan politik arus bawah itu telah otomatis berjalan, banyak kemajuan yang berarti bagi matangnya peran rakyat dan menjadi sebuah ruang transformasi politik yang patut diperhitungkan. Sebelumnya sulit kiranya kita dapat membayangkan para petani menjadi kekuatan oposisi bagi kebijakan penguasa, meskipun masih hanya pada isu harga gabah namun ini merupakan transisi politik yang luar biasa besar dan dinamisnya ketimbang kemampuan elit politik yang hanya bermain pada ruang rebut merebut akses kekuasaan saja.    Dalam jangka panjang arus bawah ini akan sangat menentukan terjadinya perubahan pada masa – masa transisi menuju demokrasi. Konteks perebutan pengaruh politik begitu dinamis dari waktu ke waktu memanipulasi harapan para elit, tidak dapat dikatakan bahwa elit dianggap lebih mampu dan menentukan dalam semua proses transisi ini. Hal seperti ini hanya dapat berlangsung dan dirasakan dalam jangka waktu lama tidak dapat begitu saja terjadi seperti mudahnya membalikkan telapak tangan.   Bukti yang amat menarik dari bangkitnya kekuatan arus bawah ini adalah gerakan para guru honorer yang melakukan perlawanan terhadap kebijakan rezim yang berkuasa. Kekuatan guru ini boleh dikatakan satu – satunya kekuatan yang secara militan mengkritik ketidakberdayaan negara akan fungsinya menyejahterakan rakyat. Apa yang dilakukan guru honor tersebut merupakan penetrasi politik hukum yang jauh melampaui kemampuan dan pandangan elit politik yang sedang berkuasa yang hanya mementingkan diri dan kelompok, namun tidak dengan rakyatnya, terutama pragmatisme ini terlihat dari banyaknya elit penguasa yang terlibat korupsi yang kasusnya kini masih dalam tahap pemeriksaan baik di KPK maupun Kejaksaan. 


Gerakan yang tumbuh dari berbagai realitas himpitan problem ini, akan amat menentukan bagaimana upaya melakukan transformasi kedalam. Sebuah era demokrasi yang tidak saja berhadapan dengan agen – agen orba ataupun para pendukung otoriterianisme, tetapi tekanan liberalisasi ekonomi yang mengancam kehidupan demokrasi itu sendiri. Proses transformasi itu berlangsung begitu cepat dan berkembang dalam ruang sempit ketidakberdayaan ekonomi dan kejenuhan, menunggu kemampuan elit politik mentransformasikan dirinya kedalam arus perubahan. Tepatlah apa yang dikatakan Lucius Calpurnius Piso Caesoninus dan Munir dalam Membangun Bangsa Menolak Militerisme, bahwa politik tidak hanya berurusan dengan akumulasi kekuasaan, tetapi juga permasalahan distribusi sumber daya secara adil.

Agen lain yang cukup penting adalah pers. Kalau kemudian kita cenderung memuji dashyat kekuatan pers sebagai kekuatan penyeimbang bagi setiap jengkal proses perubahan, hal itu memang sulit untuk dibantah akan tetapi bukan berarti kekuatan ini maju terus tanpa ada gangguan. Ketidakjelasan orientasi akibat ketergantungannya pada modal para elit politik telah pula merubah bukan hanya tampilan namun juga konten tayangan. Permasalahannya bukan hanya sekedar, apakah pers akan mampu bersikap independen dari serangan politik praktis yang makin sporadis?  Pers amatlah tergantung pada bagaimana ia mampu menempatkan diri dalam masa transisi politik sekarang ini. Di samping keberadaan pers sangat tergantung pada modal, juga amat bergantung pada elemen lain. Apakah itu intervensi politik atau pun pengaruh lainnya. Tampaknya pers sejauh ini lebih berbasis kepada kemana sipemodal melabuhkan kepentingannya ketimbang membela kepentingan rakyat. Dalam posisi ini tanpa keberpihakan kepada kepentingan rakyat, pers amat rentan terjebak dalam posisi dukung mendukung kepentingan elit politik elit tertentu, bahkan mungkin terperangkap dalam kepentingan politik pragmatis dan melakukan kongkalikong politik. Fungsi pers baru akan signifikan terlihat jika dalam jangka panjang mampu mentransformasikan nilai – nilai keadilan dan kebenaran bukan hanya kepada basis masyarakat dibawah melainkan juga kepada para elit politik, yang dengan mudah memutarbalikan fakta. Bukan hanya menjadikan pers hanya sebagai alat politik untuk merebut kekuasaan akan tetapi menjadi bagian penting dari lokomotif perubahan yang mampu menggerakan rakyat seperti nelayan, guru. Justru pada tingkat ini pertanyaan penting tersebut dapat kita ajukan. Berapa besar peran pers dapat mentransformasikan dirinya kedalam ruang politik rakyat, yang justru dikendalikan oleh agen – agen politik yang tidak pro rakyat? Bahwa banyak yang menuduh pers kini tak lagi genuine dapat dijadikan cermin pers harus segera kembali menjadi kekuatan dari masyarakat sipil. Tentu ini kembali kepada bagaimana kemampuan pers itu sendiri membangun wacana transisi subtansial, tanpa meninggalkan agenda – agenda kerakyatan yang amat membutuhkan peran mereka.         


Anthomi Kusairi, SH, MH
Founder pada Rumah Perkara Roda Indonesia Institute    

TINGGALKAN KOMENTAR

Tulis Komentar
Nama

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.