Kampanye #2019GantiPresiden semakin ramai setelah sejumlah pihak mulai memproduksi secara massal kaos dan (Gelas) Mug yang bertuliskan #2019GantiPresiden. Sejak beredar  dan viral pada awal April lalu, kampanye tersebut kian semarak dan banyak direspon oleh berbagai pihak.

Pemilik usaha @teguhkaospolossablon yang memproduksi kaos #2019GantiPresiden, Teguh mengaku banyak orang yang sudah memesan kaos bernuansa politis ini. Meskipun demikian, dirinya enggan merinci jumlah dan siapa saja pihak yang memesan ini. “(Yang pesan) banyak, se Indonesia. Kita kan gak ketemu sama orangnya, karena kan online,” ucap Teguh minggu lalu.

Padahal, awalnya gerakan ini dicetuskan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera, 27 Maret lalu. Mardani yang menyampaikan gagasannya lewat twitter itu, menyebut gerakan ini sah dan legal karena diatur dalam konstitusi UUD 1945.

“Gerakan “2019GantiPresiden juga sah seperti dijelaskan di Pasal 1 ayat 2 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kedaulatan adalah di tangan rakyat. Ini bagian dari pendidikan politik bagi rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi untuk memilih yang terbaik,” kata Mardani dalam cuitannya di akun @MardaniAliSera.

Dalam agenda pertemuan dengan relawan Sabtu (7/4) lalu, Presiden Joko Widodo bahkan menyindir kampanye ini. Menurut Jokowi, kalau hanya dengan kaos ber-hastag #2019GantiPresiden, hal tersebut tidak akan bisa mendorong pergantian Presiden. “Masa pakai kaos bisa ganti Presiden, enggak bisa. Kalau rakyat berkehendak bisa, kalau rakyat nggak mau, nggak bisa. Yang kedua, ada kehendak dari Allah SWT,” ujar Jokowi di Puri Begawan, Bogor.

Luhut Binsar Panjaitan, orang dekat Presiden Jokowi yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator (Menko) Kemaritiman ikut merespon kampanye #2019GantiPresiden. Luhut berpendapat Presiden Jokowi tampak sudah cukup baik dalam memimpin Indonesia selama hampir 4 tahun ini. Sehingga, menurut Luhut, harus diberikan kesempatan lagi untuk menjadi Presiden di periode selanjutnya.

Ngapain diganti-ganti, wong dia (Joko Widodo) bagus kok. Kalau mau ganti, urusan kau. Tapi, saya lihat mayoritas penduduk itu masih menginginkan Pak Joko Widodo di 2019,” kata Luhut usai memberikan pembekalan fungsionaris Partai Golkar di Jakarta.

Sebagai bagian dari koalisi, Romahurmuziy, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) justru berupaya merespon hal ini dengan cara membuat hastag atau tanda pagar tandingan, yakni #Lanjutkan212. Menurut Romahurmuziy, Presiden Joko Widodo harus melengkapi susunan angka 212 dengan menjadi Presiden kembali di periode kedua nanti.

“#Lanjutkan212, karena Pak Jokowi sudah dua periode memimpin kota Solo, satu periode jadi Gubernur DKI Jakarta, dan hari ini Insya Allah dua periode sebagai presiden. Saya kira itu,” tutur Romahurmuziy.

TINGGALKAN KOMENTAR

Tulis Komentar
Nama

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.