Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK.go.id)

Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. PP Nomor 43 tersebut resmi diundangkan di Jakarta pada 18 September 2018.

Dalam peraturan itu dijelaskan bahwa masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Peran tersebut berupa pemberian informasi kepada pejabat berwenang pada badan publik atau penegak hukum. Laporan itu dapat disampaikan secara lisan atau tertulis baik melalui media elektronik maupun non-elektronik.

Namun yang lebih menarik lagi, setiap pemberi informasi akan diganjar hadiah baik berupa piagam maupun premi. Pada pasal 17 ayat (2) disebutkan besaran premi yang diberikan kepada pengungkap kasus tindak pidana korupsi, paling banyak senilai Rp200 juta.

“Sementara untuk pengungkap tindak pidana korupsi berupa suap besaran premi yang diberikan paling banyak Rp10 juta,” demikian kutipan PP 43/2018.

Banyak pihak yang menyambut baik datangnya peraturan ini. Salah satunya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga antirasuah itu menyebut aturan ini dapat memperkuat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

“Saya kira positif, kalau memang ada peningkatan kompensasi terhadap pelapor. Namun, tentu kami perlu baca secara lebih rinci, kalau memang hari ini sudah ditandatangani. Semoga itu memang menjadi satu bagian yang memperkuat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di gedung KPK kepada detik.com.

Komisioner KPK, Saut Sitomorang juga turut mengapresiasi hal ini. Menurutnya, upaya pemberantasan korupsi memang harus dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya, pemberian hadiah kepada pelapor. “Semua cara harus digunakan untuk mencegah dan memberantas korupsi,” ujarnya, Rabu (10/10) kemarin.

Apresiasi juga datang dari senator DPD RI. Ketua Komite I DPD RI yang membidangi politik, hukum, HAM, dan ketertiban umum, Benny Rhamdani menilai kehadiran PP 43 itu akan membuat sinergi pencegahan dan pemberantasan korupsi antara masyarakat dengan pemerintah semakin terkonsolidasi dengan baik.

“PP ini memperkuat dan sejalan dengan Perpres nomor 54 Tahun 2018 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Artinya, pencegahan dan pemberantasan korupsi menjadi terkonsolidasi masyarakat bersama Kementerian/Lembaga dan Pemerintahan Daerah,” tuturnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Tulis Komentar
Nama

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.