Indonesia kembali menjadi tuan rumah dalam event internasional. Kali ini, perhelatan sidang tahunan atau Annual Meeting 2018 International Monetery Fund (IMF) – World Bank yang berlangsung di Bali, 8 sampai 14 Oktober 2018.

Pertemuan kedua lembaga keuangan internasional itu, diagendakan membahas lima isu utama Indonesia. Pertama, penguatan International Monetary System (IMS). Kedua, ekonomi digital. Perkembangan ekonomi digital dipengaruhi oleh berbagai risiko.

Selanjutnya, isu yang ketiga ialah kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur. Keempat, penguatan aspek ekonomi dan keuangan syariah. “Kelima, isu-isu terkait sektor fiskal, yaitu urbanisasi, ekonomi digital, human capital, manajemen risiko bencana, perubahan iklim, dan pembiayaan infrastruktur,” seperti kutipan dari laman Bank Indonesia (BI).

Pertemuan tahunan yang menghabiskan anggaran sebesar Rp 855 miliar itu akan membawa potensi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) kategori penanaman modal asing (PMA) sebesar US$2,985 juta dolar AS atau senilai Rp 44,4 miliar. Angka tersebut belum termasuk penerimaan sektor pariwisata dan kuliner.

Selain itu, hasil pertemuan yang dihadiri oleh sejumlah menteri keuangan dan gubernur bank sentral dari 189 negara ini adalah realisasi investasi kategori PMA yang bakal mencapai 47,3 persen atau sekitar Rp765 triliun. Bahkan Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro menyebut pertemuan IMF dan World Bank bakal berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi Bali sebesar 6,54 persen.

Meski demikian, tak sedikit yang melakukan penolakan terhadap acara tersebut. Misalnya saja, mantan Menko Maritim, Rizal Ramli yang menilai bahwa pertemuan itu tidak efisien.

“IMF Bali memang dari sisi biaya sangat besar sekali yaitu Rp 830 miliar dan ada estimate yang bisa lebih lagi. Itu nyaris USD 70 juta. Setahu saya, untuk acara konferensi internasional, USD 10 juta sudah hebat, mewah,” katanya di rumah Prabowo.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan pertemuan tahunan IMF dan WB tak akan membawa pengaruh positif terhadap penguatan nilai tukar rupiah. Ia justru menyarankan agar dana yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk acara tersebut, disalurkan kepada korban bencana gempa dan tsunami di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah.

“Lebih bagus dananya yang Rp 1 triliun untuk bantu korban bencana,” ujarnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Tulis Komentar
Nama

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.