Suasana Debat Cawapres Tahun 2014 (Foto : KPU)

Kompetisi calon presiden (Capres) antara Joko Widodo (petahana) dan Prabowo Subianto kembali terulang pada pemilihan presiden (Pilpres) 2019 mendatang. Setelah sebelumnya terjadi pada Pilpres tahun 2014, kini masing-masing kandidat kembali bertemu dengan formasi yang baru.

Di kubu sang petahana, Jokowi – sapaan akrab Joko Widodo– menggandeng Ra’is Aam PBNU, Ma’ruf Amin sebagai wakilnya. Dengan partai koalisi terdiri dari, PDI Perjuangan, Golkar, NasDem, PPP, PKB, PKPI, PSI, Perindo, dan Hanura.

Sementara rivalnya, Prabowo menggaet mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno. Dengan dukungan empat partai politik, yaitu Gerindra, PAN, PKS, dan Demokrat. Dinamika perebutan kursi pimpinan negara Indonesia ini tampaknya semakin sengit menjelang pemilihan pada 19 April 2019 nanti.

Belakangan muncul usulan dari kubu Prabowo – Sandiaga Uno untuk menggunakan Bahasa Inggris dalam debat capres – cawapres nanti. Usulan tersebut sempat meramaikan perhatian publik, bahkan tak sedikit menuai kontroversi.

Ide itu pertama kali datang dari Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Yandri Susanto yang mengatakan bahwa penggunaan bahasa Inggris bisa saja digunakan dalam forum debat capres.

“Boleh juga kali, ya. Ya, makanya hal-hal detail seperti ini perlu didiskusikan,” kata Yandi seusai rapat sekjen di Posko Pemenangan PAN, Jakarta Selatan.

Rupanya ide tersebut mendapat tanggapan dari sejumlah tokoh. Misalnya saja Mahfud MD, yang juga seorang pakar hukum dan tata negara. Ia mengatakan bahwa penggunaan Bahasa Inggris dalam forum resmi baik skala nasional maupun internasional dinilai tidak tepat dan melanggar Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan.

“Menurut UU No.24/2009 untuk acara resmi, termasuk pembuatan kontrak-kontrak dan pidato dalam forum internasional, pejabat negara kita harus menggunakan Bahasa Indonesia. Oleh sebab itu tidaklah tepat mengusulkan debat capres/cawapres dalam Pilpres dilakukan dalam Bahasa Inggris maupun Bahasa asing lainnya,” dikutip dari akun twitter Mahfud MD.

Ihwal penggunaan Bahasa Indonesia memang sudah diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 dan UU No 24 tahun 2009. Pada pasal 36 UUD 1945 disebut bahwa Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia. Sementara, dalam pasal 32 UU No 24 tahun 2009 mengamanatkan (1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam forum yang bersifat nasional atau forum yang bersifat internasional di Indonesia. (2) Bahasa Indonesia dapat digunakan dalam forum yang bersifat internasional di luar negeri. Dengan demikian artinya forum debat Capres wajib menggunakan bahasa Indonesia, bukan bahasa lainnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Tulis Komentar
Nama

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.