Di tengah ketidakpastian perekonomian global, fundamental perekonomian Indonesia masih cukup baik dan stabil dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini dibuktikan dari capaian pertumbuhan ekonomi sebesar 5,17% pada 2018, dan ini tertinggi dalam lima tahun terakhir. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bahkan optimistis jika pertumbuhan ekonomi pada akhir tahun ini dapat mencapai 5,3%.

Pada sisi lain, neraca perdagangan Indonesia pada akhir tahun lalu mengalami defisit sebesar US$8,70 Miliar, namun sektor non migas masih dapat memberikan surplus sejumlah US$4 Miliar. Surplus ini menunjukkan bahwa potensi ekspor non migas masih sangat besar, dan apabila dioptimalkan akan dapat memberikan kontribusi positif serta mengurangi defisit neraca perdagangan Indonesia, yang pada Semester I– 2019 ini masih defisit sebesar US$1,93 Miliar.

“Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendorong ekspor dan mengendalikan impor untuk mengatasi permasalahan defisit neraca perdagangan tersebut,” kata Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono dalam sambutannya pada acara Focus Group Discussion (FGD) “Pengembangan Hortikultura untuk Peningkatan Ekspor dan Ekonomi Daerah” yang dilakukan di Madiun, Senin (12/8).

FGD ini, merupakan tindak lanjut dari kunjungan kerja dan peninjauan bersama Menko Perekonomian ke perkebunan dan pabrik PT Great Giant Pineapple (GGP) di Lampung Tengah pada 26 Juli 2019. Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka mendorong ekspor produk hortikultura,terutama pisang dan nanasyang sudah diekspor ke 65 negara di seluruh dunia.

“Untuk mendorong ekspor, pemerintah memberikan berbagai insentif fiskal pada industri berorientasi ekspor. Selain itu, kami mendorong pengembangan produk-produkyang mempunyai daya saing dan potensi ekspor tinggi. Bukan hanya produk-produk hasil industri, namun juga produk dari sektor pertanian,terutama produk hortikultura yang bernilai tinggi,” imbuh Susiwijono.

Hortikultura, memiliki nilai ekonomi tinggi dan potensi pasar yang masih terbuka lebar, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. “Buah-buahan merupakan komoditas yang memberikan kontribusi Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Hortikultura tertinggi dengan rata-rata sebesar 54,7% dari PDB Hortikultura,” ujarnya.

Meski demikian, masih terdapat beberapa tantangan dalam pengembangan hortikultura, antara lain: sumber daya manusia (SDM) dan kelembagaan petani masih lemah, keterbatasan modal, pendampingan dan inovasi teknologi masih lemah, daya saing yang rendah, serta kurangnya akses pasar.

“Solusinya perlu ada kerja sama kemitraan yang dapat membantu petani dalam merancang pola produksi hingga pemasaran di dalam negeri maupun ekspor, supaya petani kita menjadi lebih mandiri, tangguh dan bisa bersaing di pasar global,” tuturnya.

FGD ini dihadiri oleh 13 Bupati/Wali Kota dari daerah-daerah yang terbagi dalam tiga kategori, yaitu: (1) Daerah yang sudah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan PT GGP, yaitu Kabupaten Jembrana; (2) Daerah yang sudah dilakukan desk-study oleh PT GGP, yaitu Kabupaten Bondowoso, Lingga, Ponorogo, Humbang Hasundutan, dan Bener Meriah; serta (3) Daerah yang persiapan mengikuti program, yakni Kota dan Kabupaten Madiun, lalu Kabupaten Pacitan, Blitar, Nganjuk, Magetan, dan Mandailing Natal.

Para Pejabat Eselon 1 dari pusat yang hadir sebagai Narasumber dalam FGD ini adalah Direktur Jenderal Bea dan  Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi, Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian Prihasto Setyanto, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kemenko Perekonomian Musdhalifah Machmud, dan Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kemenko Perekonomian Bambang Adi Winarso.

ekon.go.id

TINGGALKAN KOMENTAR

Tulis Komentar
Nama

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.