Meskipun hasil pleno DPP Partai Golkar tanggal 21 November lalu tetap memutuskan Setya Novanto sebagai Ketua Umum Golkar dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), namun sejumlah pihak tetap mendesak dilaksanakannya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) untuk mengganti posisi Setya Novanto.

Politikus senior Golkar, Yorrys Raweyai menyebut penyelenggaraan Munaslub Partai Golkar tak perlu menunggu putusan sidang praperadilan Novanto. Dirinya beralasan praperadilan menjadi persoalan pribadi Novanto dan bukan permasalahan partai Golkar. “Tidak ada urusan sama itu (praperadilan). Itu kan masalah pribadi dia (Setya Novanto) bukan masalah Golkar,” ucap Yorrys Kamis (30/11) lalu.

Ketua Gerakan Muda Partai Golkar (GMPG), Ahmad Doli Kurnia juga menyerukan pelaksanaan Munaslub untuk menjawab penahanan Setya Novanto. Doli menyatakan penggantian Novanto merupakan jalan untuk menyelamatkan keterpurukan Golkar.

Namun, bukan sekali ini saja. Dilansir dari antaranews.com, Ahmad Doli Kurnia sudah menuntut pelaksanaan Munaslub sejak Setya Novanto menjadi tersangka korupsi KTP-Elektronik pertama kalinya pada pertengahan Juli lalu. Nama baik partai menjadi alasan Doli mendesak penyelenggaraan Munaslub. “Jadi, tidak ada jalan lain. DPP dengan semua perangkatnya harus segera melakukan rapat untuk mengambil sikap mempersiapkan Munaslub,” kata Doli, 18 Juli lalu.

Nama lain yang belakangan kerap menggaungkan Munaslub Partai Golkar adalah Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto. Airlangga bahkan digadang-gadang sebagai kandidat yang paling layak menjadi Ketua Umum Golkar. Dirinya mengklaim telah memiliki dukungan 31 dari 34 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Tingkat I untuk menggelar Munaslub. “Tinggal nanti DPP merespon mengenai jadwal dan keseluruhannya mendorong ini agar bisa diselesaikan pada pertengahan bulan Desember,” ujarnya.

Tiga organisasi pendiri partai Golkar juga telah menyatakan sikap mendesak pelaksanaan Munaslub. Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI), misalnya, mendorong pelaksanaan Munaslub partai Beringin dilakukan sebelum perayaan Natal 25 Desember. Menurut Ketua DPN SOKSI, Ichsan Firdaus, hal ini dilakukan agar partai Golkar semakin matang mempersiapkan diri menghadapi agenda pemilihan umum legislatif dan pemilihan presiden.

Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) pun tak mau ketinggalan. Lewat pernyataan yang dibacakan Sekjen MKGR Adies Kadier, ormas tersebut mendukung dilakukannya Munaslub untuk mengganti Setya Novanto. Mereka juga menginginkan pelaksanaan Munaslub diselenggarakan selambat-lambatnya pada bulan Desember 2017.

Sikap ormas Kosgoro 1957 juga sama. Ketua Umum Kosgoro 1957, Lamhot Sinaga mengatakan Munaslub mutlak dilakukan untuk mengganti Ketua Umum Golkar secara demokratis dan memilihnya secara definitif.

Aspirasi sejumlah kader tadi sejalan dengan suara Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, Agung Laksono. Dirinya mengatakan penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum saja, tidak mampu memperbaiki kondisi Golkar. Partai Beringin membutuhkan Munaslub untuk mendapatkan pemimpin baru yang bisa melakukan perbaikan mendasar. “Karena hanya dengan munaslub akan bisa dilakukan perbaikan. Karena Plt tidak cukup kewenangan, kekuasaan. Dia belum cukup legitimate untuk melakukan tindakan-tindakan itu,” kata Agung di Kantor DPP Kosgoro 1957, Jakarta, Rabu pekan lalu (22/11).

TINGGALKAN KOMENTAR

Tulis Komentar
Nama

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.