Ilustrasi (Pixabay)

Prinsip yang paling utama dalam distribusi zakat adalah kepastian dari penerima manfaatnya (mustahik) . Mereka harus termasuk ke dalam kelompok (ashnaf) yang berhak menerima zakat. Hal tersebut disebutkan Allah SWT dalam firman-Nya:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu’allafyang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS At Taubah: 60)

Apabila seorang muzakki (pemberi zakat) ingin mendistribusikan langsung kepada tetangga yang miskin atau peminta-minta, maka yang harus diperhatikan adalah memastikan bahwa penerima zakat tersebut termasuk dalam golongan mustahiksebagaimana disebutkan dalam ayat di atas. Jika sudah dipastikan mereka termasuk dalam 8 golongan tersebut, maka zakatnya sah.

Namun, hal yang perlu diketahui bahwa sistem zakat bukan sekadar urusan kedermawanan saja, namun sifatnya otoritatif seperti yang tertuang pada surat At Taubah ayat 103: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat tersebut engkau membersihkan dan mensucikan mereka”. Kata Khudzdi awal ayat tersebut berarti “Ambillah” atau “Pungutlah”. Artinya ada petugas yang mengambil atau memungut zakat.

Dengan membayar zakat melalui lembaga yang terpercaya, maka muzzakilebih dapat memelihara keikhlasannya. Mustahik juga lebih terjaga harga dirinya, amillebih dapat konsentrasi dalam mengelola dana zakat. Dana zakat yang terkumpul bisa dioptimalkan, pemerataan yang proporsional, serta muzakkimendapatkan doa dari amil. Oleh karena itu, keberadaan lembaga zakat apalagi yang memiliki kekuatan hukum formal menjadi sangat penting.

TINGGALKAN KOMENTAR

Tulis Komentar
Nama

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.