“Luar biasa”, ” begitulah komentar khalayak publik selepas menonton debat keempat Calon Presiden yang diselenggarakan KPU semalam di Jakarta. Dengan suara lantang, Prabowo kerapkali menegaskan bahwa bagi dirinya national interests adalah di atas segalanya terutama dalam menyikapi kedaulatan NKRI di tengah situasi geopolitik ketahanan global. Visi kebangsaan Prabowo ini sungguh jauh beda dengan calon petahana, Jokowi, yang melihat liberalisasi investasi ekonomi adalah di atas segalanya. Tak peduli kendati harus mengorbankan sendi-sendi pertahanan nasional terutama penguasaan objek-objek vital pertahanan negara. Seperti pengakuannya semalam, menyerahkan pengelolaan bandara & pelabuhan kepada pihak asing. “Tak masalah bandara dikuasai asing yang penting jangan bandara Militer seperti di Madiun,” kata Jokowi.

Visi nasionalisme model Jokowi seperti itu sungguh berbahaya. Lho, di mana bahayanya?

Bahayanya, Jokowi menganggap investasi asing adalah segalanya. Pembangunan infrastruktur adalah harga mati yang mesti dinomorsatukan. Tak peduli semua kaitan yang dinilai sebagai kendala (bottleneck) proses pembangunan infrastruktur harus disingkirkan.. Termasuk melepas kaitan investasi ekonomi dengan pertahanan semesta nasional sebagai negara berdaulat. Diantara banyak sektor liberalisasi ekonomi, bandara & pelabuhan adalah sektor yang sangat menarik bagi investor asing.

Resep keberhasilan liberalisasi investasi ekonomi salah satunya adalah upaya melepaskan sepenuhnya pengelolaan bandara & pelabuhan ke tangan swasta asing. Tak peduli kendati pengelolaan kedua objek vital ditangan asing itu justru dipercaya akan merontokkan pertahanan negara dari sisi ketahanan militer. Contoh mutakhirnya adalah memotong landara udara militer Halim Perdanakusuma untuk kepentingan proyek jalur kereta api cepat Jakarta-Bandung.

Bahayanya juga seringkali liberalisasi ekonomi berjalan seiring dengan proses destatisasi, yakni penegasian negara dalam konteks pertahanan kedaulatan suatu negara.

Lazimnya, liberalisasi ekonomi memang datang dari tradisi dan agenda politik kolonialisme ekonomi liberal. Dalam agenda itu, atas nama liberalisasi investasi, peranan & watak negara yang sejatinya sangat dominan dalam soal penguasaan objek-objek vital seperti bandara & pelabuhan, mulai dinegasikan sebagai hal yang semula dianggap vital bagi pertahanan semesta negara, untuk selanjutnya dialihkan peranannya kepada operator swata asing. Peran pemerintah dibatasi & cukup hanya dipresentasikan selaku pemegang saham minoritas dalam komposisi enterprise ownership. Destatisasi adalah formula liberalisasi ekonomi par-excellence.

Liberalisasi investasi ekonomi mengandaikan munculnya negara liberal yang peranannya terbatas. Sebaliknya, konsep ini menyakini adanya legitimasi pasar bebas. “Serahkan semuanya kepada pasar dan invetasi”. Investasi dipercaya mampu menyelesaikan semua kebutuhan suatu negara dalam memenuhi kesejahteraan warganya. Investasi mesti dibuka sebebas mungkin guna menciptakan pasar yang pengaruhnya dibebaskan dari peran negara. Mekanisme pasarlah yang bakal mengurusi semua itu. Juga dalam soal mengurusi kesejehateraan sosial warganya. Dalam skema ini, pemerintah harus pro-pasar, pro-investasi asing & kebijakannya haruslah market friendly. Konsep walfare state semacam inilah yang hendak dianut oleh rezimJokowi saat ini. Di sinilah letak bahayanya.

Dalam konteks debat soal pertahanan negara semalam, Jokowi mencoba mengkaitkannya dengan konsep liberalisasi investasi ekonomi. Keyakinan adanya keniscayaan pertumbuhan ekonomi yang maksimal karena kekuatan bisnis akan bekerja dengan leluasa & karena itu akumulasi kapital akan berlangsung tanpa henti sehingga merangsang pertumbuhan ekonomi tinggi. Negara dunia akan saling ketergantungan dengan negara lain terutama dalam transaksi imbal devisa. Dengan begitu, negara mampu membeli alutsita canggih yang dibutuhkan bagi memperkuat pertahanan negara.

Retorika liberalisasi ekonomi dalam pemenuhan alutsita negara semacam ini ditolak mentah-mentah oleh Prabowo. Sebagai mantan prajurit tempur terlatih, dia tahu kekuatan alutsita yang dimiliki TNI saat ini. Bagi Prabowo, retorika liberalisasi ekonomi dalam proyek penguatan pertahanan negara pada kenyataannya hanyalah mitos belaka.
Pertama, liberalisasi ekonomi lebih diabdikan hanya untuk kepentingan pembangunan infrastruktur yang hanya semata dibiayai oleh hutang luar negeri tanpa kendali. Bukan dibiayai oleh kekuatan devisa akibat masuknya investasi asing yang mampu menghidupkan sektor riel & hasil imbal eksport ke negara lain. Dengan limpahan hutang yang begitu besar justru akan membebani kemampuan keuangan pemerintah lantaran porsi pembayaran cicilan hutang dalam APBN bakal lebih besar ketimbang alokasi bagi pembelian alutsita baru.

Kedua, liberalisasi ekonomi akan mengakibatkan destatisasi lantaran pembatasan peran negara dalam urusan ekonomi justru akan menyakitkan dalam menjaga keutuhan kedaulatan maupun bangsa. Umpamanya, dalam bacaan Prabowo, membiarkan pengelolaan bandara maupun pelabuhan dalam.jangka panjang akan menyebabkan terkikisnya keamanan nasional komprehensif (comprehensif security concept) yang semula diharapkan mampu sebagai tata kelola keamanan semesta nasional terutama dalam mengisi kekosongan pertahanan nir-militer.

Ketiga, kenyataan bahwa kekuatan modal asing seringkali masuk ke ranah politik. Kekuatan ini kemudian justru akan mempengaruhi berbagai kebijakan negara dengan dalih memperkuat & memperlancar akumulasi kapital. Ini adalah salah satu contoh dari bagaimana proses upaya destatisasi itu berlangsung . Dalam banyak kasus misalnya, kekuasaan bisnis justru seringkali memunculkan praktik kooptasi dari pemodal terhadap patroli laut yang telah berhasil menangkap pelaku illegal fishing. Sehingga kekuatan armada laut kita tak berdaya dalam menghadapi pencurian ikan lepas pantai yang begitu marak terjadi.

Ketiga alasan munculnya destatisasi tersebut di atas merupakan paradoks bagi pertahanan negara. Dalam konteks ini, destatisasi merupakan ancaman bagi upaya menciptakan negara yang kuat. Tapi sebaliknya, destatisasi dalam skenario neo-liberalisasi ekonomi global akan membawa demokrasi kepada oligarki kaum kapitalis.
Oleh sebab itu, rasanya kekuatiran Prabowo kepada neoliberalisasi ekonomi punya alasan kuat.
^Saya tidak anti, kita tidak anti asing, kita mau bersahabat asing, tapi kita tidak mau dirampok, tidak mau dipercundangi asing. Kita mau bersahabat, bermitra. Kalau bangsa lain boleh makmur, kenapa bangsa Indonesia nggak boleh makmur,” tegas Prabowo.

Kendati debat semalam itu Jokowi berkeyakinan dengan pembentukan divisi ketiga sudah cukup bagi upaya pertahanan militer. Tetap saja upaya yang sudah dilakukan itu, bagi Prabowo tidak cukup tanpa free will pemerintah dalam mengalokasikan biaya pembelian alutsita yang besar. Begini sikap Prabowo, “Jadi kalau kita membangun divisi ketiga tapi pelurunya nggak ada, untuk apa kita bikin devisi ketiga?” Pernyataan Prabowo tersebut sejatinya hanya mengutip dari pernyataan sebelumnya dari Menhan Ryamizard Ryacudu, yang ditulis awal tahun 2015 pada akun @Ryamizard_R. “Info militer dunia menulis: jika Indonesia perang, palingbhanya mampu bertahan 3 hari, mengapa? Lantaran Indonesia tak memiliki ketahanan energi yang cukup baik. Kalo Indonesia diblokir sana sini, kapal perang kita punya, pesawat tempur kita punya tapi mau diisi bahan bakarnya pakai apa? Pakai air?,” tulis Ryamizard

Makanya tak salah dalam debat semalam Prabowo berulang kali mengkritik pedas para pembisik Jokowi yang dinilai telah salah memberikan informasi seputar kemampuan pertahanan nasional. Para pembisik militer Jokowi dinilai masih amatiran, tak paham bahwa kaitan pertahanan negara tak dapat dipisahkan dengan investasi ekonomi. Proses liberalisasi ekonomi bagi petahana untuk sebagian dimaknai sebagai upaya memisahkan penguasan objek vital negara dengan pertahanan negara. Seringkali liberalisasi ekonomi berjalan seiring dengan proses destatisasi, yakni penegasian negara dalam konteks pertahanan kedaulatan suatu negara.

Bagi Prabowo, dalam bacaan militernya, menyerahkan pengelolaan bandara & pelabuhan kepada swasta asing, mengandung resiko yang besar bagi pertahanan bangsa. Dalam kondisi perang, pelabuhan maupun bandara merupakan objek vital yang pertama kali mendapat serangan militer oleh pihak musuh. Hancurnya kedua objek vital tersebut diyakini akan mampu memporaporandakan kekuatan militer lawan lantaran bandara selain menyimpan kebutuhan aneka persenjataan perang juga merupakan lokasi utama untuk memulai serangan udara. Sementara, pelabuhan dinilai sebagai objek vital lantaran mampu memblokade pendaratan pasukan asing secara masif lewat laut. Dalam situasi damai, kekuatan asing mampu menyadap, mengontrol hingga melumpuhkan ordinat-ordinat lokasi objek-objek strategis pertahanan yang dimiliki oleh TNI kita.

Kritik pedas Prabowo bukan sekadar pepesan kosong. Kritiknya atas dasar pengalaman tempurnya terutama dalam memahami doktrin pertahanan linear Line Maginot yang didasarkan pada konsep strategis yang memisahkan daerah musuh dengan daerah “kita”. Dia juga menguasai doktrin Wehrkreise di mana tentara militer akan mempertahankan lingkaran-lingkaran wilayah yang telah ditentukan sebagai objek vital yang diantaranya termasuk bandara & pelabuhan. Kedua objek vital tersebut tetap harus dijaga pertahanannya kendati dalam situasi damai sekalipun.

Terakhir, liberalisasi ekonomi adalah ibarat pisau bermata dua. Satu sisi, tajam bagi upaya menarik investasi global yang dibutuhkan bagi kemajuan suatu bangsa. Pada sisi lain, tajam dalam mempercepat upaya destatisasi dalam menegasi peran pemerintah atas kedaulatan suatu negara. Indonesia hari ini membutuhkan sosok pemimpin yang mampu memadukan kedua paradoksal tersebut dalam mewujudkan wajah Indonesia adil makmur sekaligus mampu menjaga kehormatan bangsa & negaranya di tengah kancah hegemoni global. The end. ■i

Andi W. Syahputra
Direktur Eksekutif Government Watch (GOWA)

TINGGALKAN KOMENTAR

Tulis Komentar
Nama

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.