Ilustrasi (Nawala.co)

 

Sepanjang mata memandang, pantai Pulau Pari mengundang decak kagum mereka yang datang. Senyuman ramah dan hangatnya sapaan penduduk pulau menambah kesempurnaan Pulau Pari sebagai tujuan yang layak dikunjungi oleh mereka para traveler wisata bahari.

Anda yang tinggal diseputaran Jabodetabek tak perlu merogoh kocek lebih dalam agar dapat menikmati wisata laut sekelas Phuket atau Raja Ampat. Cukup menyeberangi sebagian Teluk Jakarta menuju ke utara lebih kurang dua jam, Anda akan menemukan pulau eksotis nan mengagumkan.

Dahulu, Pulau Pari tak seramai dan semenarik ini. Penghidupan masyarakat hanya diperoleh dari kegiatan melaut, menangkap ikan dan budidaya rumput laut. Pada 2010, terbangun kesadaran penduduk Pulau Pari untuk mengeksplorasi keindahan pantai dan lautnya. Dimulailah kegiatan swadaya masyarakat untuk membenahi beberapa titik pantai sebagai tujuan wisata dengan tetap menjaga kelestarian ekosistemnya.

“Saat itu, bahkan sampai saat ini, tanpa ada bantuan dari Pemerintah setempat, masyarakat secara bersama-sama membersihkan dan menata pantai Pulau Pari sebagai usaha untuk menarik wisatawan,” bercerita Edi, seorang Ketua Rukun Tetangga.

Tak ada program bantuan dari Pemkab atau perusahaan swasta untuk menata pulau. Masyarakat bekerja sendiri membenahi pantai. Waktu berjalan, alhasil, penataan pantai menarik banyak wisatawan untuk berkunjung ke Pulau Pari mengisi liburan mereka.

“Pulau Pari menjadi tujuan wisata berkat kerja keras warganya, kegiatan ekonomi yang berbasis warga ini memberi penghidupan yang lumayan bagi masyarakat Pulau Pari,” sambung Edi.

Menurut Edi, kegiatan wisata di Pulau Pari tak hanya berorientasi pada bisnis dan keuntungan semata, warga menyadari bahwa kenyamanan  dan harga yang terjangkau adalah hal yang menjadi prioritas bagi pengunjung pulau, sehingga kegiatan ekonomi dapat tumbuh dan berkelanjutan.

Melihat geliat ekonomi yang tumbuh dari sektor pariwisata berbasis warga di Pulau Pari, pada 2015 PT Bumi Pari Asri, korporasi yang telah berkonflik dengan warga selama hampir tiga dekade bertindak lebih keras dalam mengklaim Pulau Pari sebagai miliknya. Puncaknya adalah penyegelan lahan pada 20 November 2017, tindakan ini membuat konflik perebutan lahan kembali meruncing.

“Potensi ekonomi dari sektor wisata bahari yang semakin tumbuh di Pulau Pari membuat korporasi semakin gencar untuk menyerobot lahan kami di Pulau Pari,” ujar Edi.

Jika negara dan pemangku kepentingan tak bergeming untuk menyelesaikan penyerobotan tanah ini, maka bukan saja sumber penghidupan warga Pulau Pari yang hilang, namun juga Hak Tinggal atas rumah yang warga diami selama puluhan tahun yang diwariskan dari orang tua pendahulunya sejak 1950-an.

Akibat penyerobotan lahan yang dilakukan korporasi secara sepihak, warga Pulau Pari berusaha mempertahankan tempat tinggalnya dengan segala upaya. Warga terus mencari keadilan. Mereka menggelar unjuk rasa dan mengadukan masalah ini kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, DPRD DKI Jakarta, Komnas HAM, Ombudsman RI, serta Kantor Staf Presiden (KSP). Namun tak kunjung direspon.

TINGGALKAN KOMENTAR

Tulis Komentar
Nama

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.