Hari ini kita selalu mengeluhkan masalah serius bagaimana caranya mengatasi pemenuhan pangan, bagaimana menjaga harga para petani, peternak, nelayan, petambak, perajin, pedagang kecil dan lain-lain agar tetap mendapatkan keuntungan yang memadai dan terlepas dari permainan oligopoli mafia kartel. 

Masalah ini dari sejak dulu selalu hanya diberikan solusi jangka pendek seperti akses kredit, subsidi sarana produksi, upaya alih teknologi, promosi dalam model kebijakan “paket input” lainnya. 

Seperti mengobati masalah lama dengan obat lama. Masalahnya masalah lama tetapi solusinya sama ! Lagi-lagi resep ekonom neo klasik model “paket input” dan varian yang sedikit berbeda untuk memberikan relaksasi bagi masyarakat yang miskin dengan pola “target group” ala  World Bank. 

Padahal masalah mendasar ekonomi masyarakat banyak itu adalah persoalan struktural. Seperti masalah tiadanya jaminan harga, organisasi untuk meningkatkan kapasitas dan posisi tawar mereka di pasaran, jalur distribusi dan bisnis off farm seperti processing, pembiayaan, asuransi, pemasaran  yang sepenuhnya dikangkangi oleh mafia kartel. 

Padahal kita tahu, di negara-negara maju, justru yang paling penting itu adalah bagaimana membangun kelembagaan penting untuk mereka, agar pada akhirnya dapat memberikan solusi bagi persoalan mereka sendiri. 

Pemerintah hanya cukup memberikan kebijakan yang kondusif melakui penegakan peraturan bisnis yang fair, memgembangkan koperasi yang mereka fungsikan untuk memjaga kepentingan integrasi sektor hulu dan hilirnya untuk menjaga bisnis mereka, memberikan supervisi dan bongkar klep-klep penghambat bagi usaha mereka, insentif perpajakan, dan lain sebagainya.

Ambil saja benchmark negara yang tidak punya kelimpahan sumberdaya alam. Misalnya, Israel. Negara ini telah jadikan desa-desanya sebagai koperasi yang layani dua hal: layanan publik dan layanan ekonomi sekaligus melalui koperasi Moshav. Mereka menyebut dirinya sebagai orang desa itu Moshavist, yang berarti orang desa dan anggota koperasi. 

Contoh lain Singapura yang hanya punya buruh. Mereka membangun koperasi konsumsi dan ciptakan dana cadangan untuk kembangkan investasi di negara lain. Kita sekarang, negara yang sebesar ini, bahkan harus bergantung pada mereka yang tempatkan investasi di negara kita sebagai yang paling tertinggi.  

Amerika Serikat (AS) yang kita tuduh sebagai negara kapitalispun tempatkan soal ekonomi domestik di tangan mereka dan surplusnya baru yang diorientasikan untuk eksport. Tidak seperti negara kita yang dari sejak awal motivasinya semua produk harus diekspor (kalau bisa) tapi minus komitmen kebijakan untuk mendorong kekuatan mereka dan hanya satu-satunya resep yang digunakan: paket input. Negara ini, sektor pangan dan energinya dikelola oleh koperasi dan koperasinya menjadi besar lalu berkelas dunia hingga jumlahnya mencapau 36 persen. Sebagai contoh Koperasi petani jeruk Sunkist yang produknya ada di 144 negara. 

Bagaimana dengan Eropa? Dari sejak dulu, negara-negara maju di sana dikagumi oleh Bung Hatta sebagai lahan subur tumbuh berkembangnya koperasi. Bahkan Denmark disebut oleh beliau sebagai negara koperasi karena hampir seluruh ekonomi domestik mereka dikelola melalui cara koperasi. 

Kita hari ini sudah terjebak ke masalah serius karena bukan hanya hadapi ancaman double desifit negara perdagangan dan neraca pembayaran tetapi sektor ekonomi domestik kita terutama pangan dan energi sudah dikooptasi secara masif oleh negara lain. Ini tentu sangat berbahaya karena mereka telah berhasil memangkas semua jalur birokrasi bisnis dengan ciptakan bisnis platform

Akankah kita terus bertahan seperti ini dan biarkan bangsa ini jadi negeri bayang-bayang negara lain yang pada saat sumberdaya alam kita nanti telah habis dikuras, kita akan jadi negara gagal? 

TINGGALKAN KOMENTAR

Tulis Komentar
Nama

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.