Mei tahun ini, masyarakat Indonesia memperingati perjalanan 20 tahun reformasi. Banyak yang optimistis, tapi tak sedikit yang kecewa dengan arah perjalanan bangsa. Peristiwa seperti ancaman atas kebebasan beragama serta menguatnya semangat anti demokrasi dan otoritarian memberi alasan ketidakpuasan atau bahkan kekecewaan sejumlah pihak atas perjalanan 20 tahun reformasi.

Presiden RI ke-3, Bacharuddin Jusuf Habibie mengatakan setelah reformasi 1998, bangsa Indonesia telah berhasil melewati sejumlah tantangan. Dan, keberhasilan itu, ungkap Habibie lantaran keberadaan dasar negara bernama Pancasila.

Akan tetapi, Habibe tetap mengingatkan agar bangsa Indonesia mempersiapkan kondisi sumber daya manusia (SDM) dengan baik. Generasi Indonesia harus memiliki kemampuan daya saing dan keunggulan dibandingkan generasi bangsa lain di dunia.

“Tapi, sumber daya manusia yang kita andalkan itu harus memiliki kemampuan bersaing dengan siapa saja, secara fair. Berarti, dia unggul. Dia butuh proses keunggulan,” ucap Habibie di kediamannya di Patra Kuningan, Minggu (20/5) kemarin.

Presiden Joko Widodo saat peringatan Hari Kebangkitan Nasional juga menyinggung 20 tahun reformasi. Presiden Jokowi mengatakan kunci menjadi bangsa yang besar adalah menjaga persatuan dan terus bekerja keras. “Mari kita maknai hari kebangkitan nasional dengan kesadaran kita bangsa yang besar, bangsa pemenang, yang bisa makmur dan sejajar dengan bangsa-bangsa besar lainnya. Kuncinya adalah persatuan dalam keragaman yang ada dan bekerja keras,” ujar Jokowi dalam cuitannya.

Tokoh reformasi 1998 sekaligus Ketua Dewan Kehormatan PAN, Amien Rais menilai masih ada beberapa hal yang belum tercapai dalam 20 tahun reformasi. Diantaranya, soal penegakan hukum, pembangunan ekonomi serta perbaikan ketimpangan sosial dan ekonomi. “Yang belum penegakan hukum, pemulihan ekonomi yang makin jauh, ketimpangan makin parah,” ujarnya saat menjadi pembicara Refleksi 20 Tahun Reformasi di Gedung DPR.

Bagi Direktur LBH Jakarta Alghifari Aqsa, 20 tahun reformasi justru sedang terancam bangkitnya watak orde baru seperti militeristik, otoritarian, dan anti demokrasi. Terlebih, saat ini banyak bertebaran narasi yang mengagungkan kepemimpinan orde baru. Karena itu, tak heran Soeharto pun dirujuk survei sebagai pemimpin yang paling berhasil dalam memimpin Indonesia. “Survei ini menjadi tamparan bagi elite politik masa kini,” ucap dia seperti dikutip tempo.co.

Tak hanya soal ancaman kembalinya orde baru, 20 tahun reformasi dalam aktivitas kebebasan beragama juga dinilai mundur. Terjadinya kembali peristiwa pengusiran Jamaah Ahmadiyah di Nusa Tenggara Barat, Sabtu (19/5) lalu, menjadi isyarat bahwa kebebasan beragama justru tak mengalami kemajuan. Sejumlah warga negara dinilai belum dapat merasakan kebebasan beragama menjalankan kepercayaan yang dianut, sesuai dengan amanat konstitusi. “Justru mundur,” tegas Musdah Mulia, peneliti di Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP).

Senada dengan hal tersebut, dalam 20 tahun reformasi, wajah kebebasan pers juga dianggap masih mengkhawatirkan. Dalam indeks kebebasan pers, Indonesia ternyata masih di urutan 124 pers bebas, cukup berada jauh di bawah peringkat Timor Leste. Penyebabnya, aparat penegak hukum belum tegas menindak pelaku pelanggaran atau kekerasan terhadap jurnalis. Bahkan, tidak sedikit yang membiarkan bahkan memberi impunitas kepada pelaku-pelaku kekerasan pers. “Total ada 75 kasus pelanggaran kebebasan pers selama rentang kurun waktu 2017 – 2018,” ungkap Revolusi Riza, Sekretaris Jenderal Aliansi Jurnalis Independen.

Dalam hal ekonomi, ternyata juga demikian. Menurut Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES), Suroto, ekonomi Indonesia secara fundamental selama dua dekade belum juga mengalami perbaikan. Ketiadaan implementasi yang sistematis dalam pengembangan pangan, energi dan kemaritiman membuat pembangunan ekonomi seperti berjalan di tempat.

Suroto pun menyarankan pemberian insentif pada importasi barang modal pada industri pangan dan energi lokal untuk memperbaiki fundamental ekonomi. Sehingga dalam jangka panjang, importasi pangan perlahan akan tersubstitusi.

Sementara itu, meski gerak politik perempuan sudah menunjukkan kemajuan selama 20 tahun reformasi, namun partisipasi perempuan dalam politik belum bisa bebas. Menurut Komnas Perempuan, Azriana Manalu, kaum Hawa masih terkekang sistem politik yang oligarkhi dan kental dengan politik dinasti.

“Kendati muncul kandidat-kandidat perempuan dalam kontestasi pemilu, yang terjadi adalah pelanggaran politik maskulin yang penuh penyalahgunaan kekuasaan dan kesewenang-wenangan,” ujar dia.

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Tulis Komentar
Nama

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.