Desakan agar DPP Partai Golkar menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) dengan agenda menggeser Setya Novanto dari kursi ketua umum kian nyaring terdengar. Sejumlah kriteria pengganti Novanto pun disampaikan oleh para politikus partai berlambang beringin itu.

“[Kriterianya] independen terhadap partai, tidak melihat (mementingkan) arah koalisi,” kata mantan anggota Dewan Pakar Partai Golkar Indra J Piliang, Senin (20/11).

Indra menjelaskan salah satu pertimbangan Golkar bergabung dalam koalisi pemerintah adalah agar kader Golkar yang menjadi kepala daerah mendapat dukungan pemerintah pusat. Namun dalam kenyataannya, sikap politik itu juga membuat Golkar kehilangan independensi dalam memutuskan isu-isu strategis. “Sekarang ini banyak kecurigaan Golkar tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Banyak dikendalikan dari luar Slipi (merujuk wilayah kantor DPP Golkar),” ujar Indra.

Mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam ini memang tidak secara gamblang menyebut siapa yang ia maksud dengan pihak “dari luar Slipi”. Namun, ia mencontohkan salah satu isu strategis yang tidak bisa diputuskan secara independen oleh Golkar terkait dukungan terhadap Jokowi sebagai calon presiden (capres) di Pemilu 2019 di Rapimpnas Juli 2016 lalu.

Indra mengatakan dukungan Golkar terhadap Jokowi mesti dievalusi dalam Munaslub. Keputusan itu menurutnya bukan saja terlalu tergesa-gesa, tapi partai sebesar Golkar sebaiknya mengusung capres sendiri. “Kalau ada Munaslub itu (dukungan ke Jokowi) harus dibicarakan. Golkar lebih baik punya calon presiden sendiri dari kader,” ujar Indra.

Di Munaslub 2016 lalu, Indra merupakan salah satu pendukung kubu Airlangga Hartarto. Namun ia mengungkapkan tidak akan mendukung Airlangga jika menteri perindustrian itu maju dengan dukungan penguasa. “Saya tidak mau calon saya direstui istana. Kalau dia (Airlangga) mau maju, dia [harus maju] sebagai orang Golkar bukan titipan Istana,” kata Indra.

Pada bagian lain Indra mengatakan status Novanto sebagai tahanan KPK merupakan alasan kuat bagi DPP Golkar menggelar Munaslub. Hal ini karena penahanan Novanto akan menyulitkan langkah konsolidasi partai menjelang pilkada serentak 2018. “[Kalau menjadi tahanan] bagaimana ketua umum akan kampanye? Kan enggak mungkin pakai video,” ujarnya.

Munaslub atau musyawarah nasional luar biasa merupakan salah satu mekanisme pengambilan keputusan tertinggi di Partai Golkar. Salah satu kewenangan munaslub adalah melengserkan dan mengangkat ketua umum baru. Pasal 23 (3) Bab XV AD/ART Partai Golkar 2016 tentang Musyawarah dan Rapat-Rapat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga  menjelaskan bahwa munaslub bisa diselenggarakan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dewan pimpinan daerah provinsi (DPD I).

Wacana untuk pergantian Ketua Umum Golkar itu muncul, setelah Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka dan meringkuk di penjara KPK pada Minggu (19/11). Novanto yang menjadi tersangka dalam kasus korupsi e-KTP sudah mengajukan gugatan praperadilan, yang dijadwalkan pada 30 November mendatang.

Sementara itu Dewan Pakar Partai Golkar sepakat, nama Idrus Marham direkomendasikan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Golkar. Ketua Dewan Pakar Golkar Agung Laksono menjelaskan, Idrus dipilih berdasarkan usulan langsung dari Ketua Umum Setya Novanto atau Setnov, yang saat ini ditahan KPK.

“Kami mendukung usulan Ketua Umum DPP Partai Golkar yang telah menunjuk Saudara Idrus Marham sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum,” kata Agung saat jumpa pers di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Senin, 20 November 2017.

Agung menceritakan, Idrus mendatangi rumahnya pagi hari guna menyampaikan rekomendasi tersebut. Kendati tanpa surat keputusan partai, Agung percaya apa yang dituturkan Sekjen Golkar tersebut.

“Surat resmi (SK) tidak ada, tapi saya percaya. Saudara Idrus sudah bertemu langsung dengan Pak Novanto. Dia bilang Novanto mengusulkan Idrus sebagai Plt Ketum Golkar” terang dia.

Agung menambahkan, pertemuan Idrus dan Novanto diduga dilakukan di detik-detik sebelum insiden nahas menimpa sang Ketua DPR. Meski demikian, Idrus tidak menerangkan hal tersebut.

“Ya mungkin bisa saja pada saat itu. Menurut saya itu cara elegan sebagai ketua untuk mempersiapkan segala sesuatu kemungkinan ke depan yang akan terjadi,” kata Agung.

Kendati Dewan Pakar hanya bersifat rekomendasi, Agung menyerahkan keputusan sepenuhnya ke Rapat Pleno Partai yang akan berlangsung hari ini, Selasa, 21 November 2017, di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat.

“Ya (rekomendasi) bisa diterima seluruhnya,  bisa sebagian, atau bisa juga ditolak seluruhnya,” kata Agung.

Sementara Ubedilah Badrun, Pengamat Politik dari UNJ mengatakan, ketika sebuah partai tua mengalami krisis dan sedikit abai terhadap manajemen krisis, berikutnya kontestasi perebutan posisi elit partai sarat dengan pola-pola transaksional pragmatis. Setidaknya itu yang saya tangkap dari situasi golkar pasca Setnov.

“Golkar tidak akan berubah secara subtantif, tetapi kontestasi internal di lapisan elit akan menghadirkan kompetisi performa dalam setengah bulan kedepan. Maka itu, Plt Sekjen menjadi rebutan karena juga posisi tersebut strategis untuk dijadikan tangga menuju ketua umum yang legitimate melalui forum munaslub,” ujarnya ke awak media Nawala.co
Menurut Ubedilah jika pola faksi-faksi struktur elit golkar masih berpola lama (faksi SN dominan), maka sampai memasuki tahun politik 2018 – 2019 Golkar akan menghadapi problem yang tidak jauh berbeda.

“Saya kira Golkar harus berubah dengan memberikan peluang bagi kader Golkar terbaik dari beragam faksi lainya,” pungkas Ubedilah.

TINGGALKAN KOMENTAR

Tulis Komentar
Nama

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.